Fakta dan Strategi Kemiskinan di Indonesia
BUMDes Sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Oleh:
Kartika.L (180501082)
Veronika sinaga (190502020)
FAKULAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2019
Pengantar
Kemiskinan merupakan salah satu problem besar untuk setiap Negara, baik dinegara yang sedang berkembang maupun Negara yang telah maju. Indonesia merupakan salah satu Negara yang merasakan kemiskinan tersebut. Kemiskinan di Indonesia terjadi dikarenakan lemahnya usaha pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik ditengah-tengah masyarakat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahaan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Jika melihat kondisi di zaman modern sekarang ini, setiap orang/individu kebutuhan hidup tidak hanya berbicara tentang kebutuhan primer , makanan (sandang ), pakaian (pangan), perumahan (papan). Saat ini setiap individu juga harus memenuhi factor yang sangat penting yang dapat mempengharuhi kemiskinan yaitu pendidikan. Jika individu atau anggota keluarga penduduk memiliki pendidikan rendah maka tingat produktivitas juga akan semakin rendah. Sehingga, untuk memperoleh factor lain seperti sandang, pangan, dan papan tidak akan memadai. Akibatnya rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin pula pada generasi berikutnya.
Kemiskinan merupakan suatu masalah, disetiap Negara juga berbeda-beda. Kemiskinan tidak memandang seperti apa Negara tersebut. Tidak melihat seberapa jauh teknologi yang dimiliki, seberapa tinggi keanekaragaman yang dimiliki, dan bahkan tidak memandang apakah Negara tersebut memiliki sumber daya alam yang berlimpah atau tidak. Karena permasalahan kemiskinan ialah permasalahan semua Negara.
Jika melihat contoh dari Negara kita, Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun sungguh ironis , menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 jumlah penduduk miskin ( penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan)di Indonesia mencapai 25.95 juta orang atau 9.82% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan menurut Bank Dunia (world bank), dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia, masih ada sekitar 25.9 juta orang yang hidup dibawah gris kemiskinan. Berdasarkan data maret 2018, sekitar 20.19% dari seluruh penduduk masih rentan jatuh miskin. Karena menurut world bank pendapatan satu orang dalam sehari itu sekitar us$1-us$2. Dengan nominal sebesar itu mengakibatkan terlalu banyak rakyat Indonesia yang sangat rentan jatuh kedalam kemiskinan.
Kemiskinan Desa dan Kota
Kemiskinan berhubungan dengan tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat kota berbeda dengan tingkat pendapatan masyarakat desa, hal ini diakibatkan adanya dikotomi yang menimbulkan berbagai asosiasi. Seharusnya desa dan kota dapat maju bersama tanpa ada jurang pemisah. Karena banyaknya perebedaan tingkat kesejahteraan kota yang leih tinggi daripada desa, tak jarang masyarakat desa melakukan urbanisasi, yaitu perpindaha penduduk dari desa kekota. Jika urbanisasi ini terus terjadi maka lonjakan jumlah penduduk didaerah perkotaan semakin meningkat. Sementara produktivitas di pedesaan akan semakin berkurang dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki terbatas sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan yang rendah untuk masyarakat desa. Berdasarkan data BPS mengatakan bahwa persentase kemiskinan perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen. Sementara, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 13,1 persen. Hal ini menunjukan bahwa kemiskinan didaerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Menurut bank dunia (world bank), Indonesia saat ini adalah salah satu Negara di Asia Timur dan Pasifik paling dinamis dan terus tumbuh sebagai Negara berpenghasilan menengah. Namun jika kembali ke indikator bank dunia (world bank) yang mengukur tingkat kemiskinan dengan penghasilan 2 dolar perhari masyarakat Indonesia rentan terjadi kemiskinan. Hal ini dikarenakan 49.6% penduduk Indonesia berpenghasilan dibawah 2 dolar AS perhari relative lebih tinggi dibandingkan jumlah rata-rata dikawasan Asia Timur lainnya.
Namun meskipun begitu pemerintah telah berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan Indonesia dan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki , seperti peningkatan capaian jenjang pendidikan yang dulu wajib belajar sampai 9 tahun, saat ini pemerintah genjar melakukan wajib belajar 12 tahun, bahkan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia pemerintah membiayai hingga ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruaan tinggi. Selain pendidikan, usaha lainnya untuk mengurangi kemiskinan yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, saat ini pemerintah mewadai fasilitas kepada seluruh rakyat Indonesia dalam hal kesehatan melalui BPJS sehingga pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat kecil.
Meskipun program pendidikan dan kesehatan sudah dilakukan pemerintah, hanya saja masih banyak masyarakat Indonesia yang belum merasakan pendidikan dan kesehatan tersebut salah satunya didaerah terpencil seperti pedesaan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain atau bisa disebut dengan ketimpangan kota dengan desa.
Umunya sebagian besar keluarga miskin hidup dipedesaan dikarenakan kemiskinan di Indonesia masih merupakan fenomena pedesaan. Walaupun pada saat ini kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat hal tersebut diakibatkan tidak produktivitasnya desa dalam menghasilkan pendapatan sehingga masyarakat desa melakukan urbanisasi kekota hanya saja ketika sampai dikota mereka tak tahu harus bekerja apa dan sulitnya mencari pekerjaan sehingga terjadinya pengangguran dan lonjakan penduduk miskin di wilayah perkotaan. Selain itu masyarakat miskin di desa
Terkonsentrasi disektor pertanian dan mereka hanya memiliki lahan yang sempit atau tidak memiliki lahan sama sekali dengan kasus seperti itu petani miskin akan mendapatkan pendapatan yang sedikit dikarenakan musim panen yang hanya dua kali dalam setahun bahkan ada yang sekali dalam setahun dan petani yang mengarap lahan dari tuan tanah juga harus membayar sewa, hal itu membuat pendapatan nya sangat jauh dari kata cukup.
BUMDes sebagai Alternatif
Untuk memfokuskan ketimpangan pendapatan dan mengatasi permasalahan kemiskinan didaerah pedesaan, salah satu jalan keluar dari kemiskinan yaitu membangun dan memfokuskan dana desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tulisan ini mencoba memaparkan terkait dana desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu “penggerak” utama upaya penanggulangan kemiskinan desa.
Untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan diwilayah desa salah satu caranya yaitu dengan mengalokasikan dana desa untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga usaha untuk mencapai pembangunan nasional tercapai. Sesuai dengan pemendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa : “ untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarkat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”.
BUMDes ini merupakan salah satu wadah untuk menggerakan roda perekonomian desa. Sehingga sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dikelola langsung oleh masyarakat desa tidak ada campur tangan oleh masyarakat luar atau masyarakat perkotaan. Pada tahap ini BUMDes akan bergerak dengan upaya meningkatan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakan kegiatan- kegiatan ekonomi yang ada di desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu langkah untuk menyalurkan inisiatif masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa serta mengoptimakan sumber daya manusia (SDM). Badan Usaha Milik Desa yang ideal akan mampu menjadi poros kehidupan didalam masyarakat, karena ia berdiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu meningkatkan kapasitas produksi masyarakat desa, dan akses yang dihasilkan untuk masyarakat desa. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa.
Belajar dari desa yang berhasil melakukan kegiatan BUMDes, Bumdes karya makmur merupakan salah satu contoh, yang terbentuk sejak tahun 2014 dengan unit usaha jual beli sawit dan jual pupuk non subsidi. Latar belakang yang mendasari terbentuknya Bumdes ini ialah karena nasib petani sawit yang berskala kecil sulit untuk menjual hasil panenya. Terlebih terutama bagi pengepul besar hanya mau mengambil hasil panen petani sawit diatas 2,5 ton.
Jika hasil kurang dari itu petani harus mengantarkan ke pos pengepul. Hal tersebut tentu saja menyulitkan para petani disamping jaraknya jauh, hasilnya pun tidak sesuai dengan tenaga yang telah di keluarkan serta pengorbanan waktu yang cukup banyak. Mengatasi hal tersebut kemudian Kepala Desa Pangkalan Tiga mengambil inisatif untuk mendirikan sebuah BadanUsaha Milik Desa ( Bumdes ) yang bisa membantu nasib petani sawit berskala kecil.
Tepat di bulan Desember 2014 Bumdes Karya Makmur terbentuk dengan unit usaha kala itu jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Dengan menyasar petani kecil.Sistem door to door (dari rumah ke rumah ) atau “jemput bola” yang dilakukan Bumdes karya makmur membuat petani kecil sangat terbantu. Ditambah lagi hasil di bawah 100 kg juga ikut di angkut tentu petani tambah semangat dalam bekerja. Sampai di tahun 2016, Bumdes ini telah mempunyai 125 pelanggan dari petani sawit dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) sebanyak 20 juta. Faktor keberhasilan BUMDes bukan terletak pada modal saja, tetapi bagaimana cara mengelolanya untuk itu sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menggerakan dan mengelola BUMDES tersebut.
Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maka diperlukan sumber Daya Manusia (SDM) berasal dari desa tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah proses yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Desa. Oleh karena itu mahasiswa yang telah selesai menjalankan masa studi nya harus kembali lagi kedesanya untuk mengembangkan potensi desa tersebut sehingga ide dan inovasi yang telah didapatkan di dunia perkuliahan dapat digunakan untuk memajukan desa yang dikemas dengan bentuk yang sangat simpel dan sederhana tetapi menjawab permasalahan yang berada di masyarakat dan memiliki efek yang berkelanjutan.
Penutup
BUMDes merupakan terobosan di bidang ekonomi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan etika dalam pengelolaan potensi dan asset desa. diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa.
BUMDesa merupakan upaya untuk mendorong munculnya bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang dapat mempererat ikatan kekerabatan – social berbasis nilai dan budaya dalam pengelolaan potensi dan asset desa yang dapat menggerakan ekonomi desa. Untuk itu dibutuhkan peran anak bangsa yang kreatif dan berpikiran maju.
Mereka yang memandang desa sudah bukan lagi tempat terpencil yang identik dengan kemiskinan, keterbatasan peluang kerja, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kini desa justru memiliki dan menjanjikan banyak peluang usaha yang luar biasa. Sehingga ketika desa sudah dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang unggul maka permasalahan-permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan penduduk serta lonjakan jumah penduduk sedikit banyak dapat teratasi.
