Berita Dari Penelaahan Alkitab II - oleh Pengurus Komisariat GMKI FEB USU dilaksanakan pada sabtu, tanggal 28 November 2020 dengan tema “Memaknai Keadilan dari Perspektif Kristen” yang diambil dari Matius 26:31-46.
Keadilan haruslah bersifat menyeluruh dan berpengaruh secara global. Penelaahan Alkitab II oleh pengurus komisariat pada 28 November 2020 tepatnya secara daring, dengan menggunakan aplikasi Zoom menyimpulkan bahwa keadilan haruslah bersifat menyeluruh dan berpengaruh secara keseluruhan. Disana terdapat bapak Pdt.Adventus Nadapdap, Kepala Departemen Litbang HKI, dengan moderator Lidia Tinambunan sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Kader.
Rakyat harus kuat agar keadilan Tuhan senantiasa berkuasa dalam setiap segmen kehidupan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat. Gereja bersama kelompok intelektual haruslah memperkuat elemen masyarakat ini agar mampu menyatakan keadilan atas hak-haknya.
Namun Keadilan seakan-akan telah hilang. Hal tersebut dapat kita lihat dari tanah Papua, telah banyak terjadi pelanggaran HAM oleh koorporasi melalui perampasan lahan yang tidak sesuai dengan regulasi. Contoh kasus yakni pengambil-alihan lahan oleh perusahaan korindo di Papua.
“Yang haus semakin dihauskan, yang miskin semakin dirampas. Bagaimana keadilan bisa terjadi jika seperti ini. Mungkinkah ada keadilan oleh kekuasaan yang merajalela,” ujar bapak pendeta Adventus Nadapdap.
Dalam politik kekuasaan bisa seluas-luasnya, namun mungkinkah tetap memberikan keadilan? Dalam menduduki kursi kekuasaan membutuhkan bayaran yang besar. Untuk pemilu dan pilpres 2019 saja anggaran negara menghabiskan 24,9 triliun. Jika saja anggaran ini digunakan untuk keperluan masyarakat, seperti pembiayaan dokter yang bertugas di pedesaaan, maka tidak akan ada ketimpangan keadilan.
Terdapat dua suara dalam doa permohonan sang pemazmur, yakni suara keadilan dan suara kekuasaan. Pemazmur menyadari bahwa raja itu adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan diri dan keterbatasan khidmat untuk memimpin rakyatnya sehingga dia meminta agar Tuhan memberikan hukum dan keadilan dari Tuhan. Dengan keadilan yang dari Allah, ia akan dimampukam diri menyatakan keadilan untuk setiap rakyatnya yang miskin dan tertindas oleh karena penindasan dan pemerasan. Oleh karena hikmat yang daripada Allah, perwujudan damai sejahtera dalam pemerintahannya beroleh berkat kemurahan yang daripada Allah saja. Dalam doanya sisi yang lain pemazmur memperdengarkan suara kekuasaan, gambaran seperti ini adalah gambaran tentang kekuasaan yang luar biasa yang terwujud karena adanya raja yang diberkati.
“Semua manusia adalah manusia yang ringkih, manusia tidak mungkin dapat menciptakan keadilan,” tegas bapak Pendeta.
Kalau demikian mungkinkah kekuasaan itu memberikan keadilan? Dari permohonan pemazmur ini jelas bahwa kekuasaaan menjadi alat sebagai pemberi keadilan sehingga harus didasari oleh hukum dan keadilan Tuhan. (ay 1-2). Kekuasaaan itu harus tunduk kepada Firman Allah yang berpihak kepada kaum marginal.
“Pemazmur bukan mendoakan agar kekuasaan itu berlaku adil, akan tetapi berdoa kepada Tuhan agar keadilan itu berkuasa, Hukum dan keadilanlah yang menjadi panglima. Sehingga kita tidak mengharapkan kekuasaaan itu yang berkeadilan tapi keadilan itu yang berkuasa di Indonesia,” tegasnya lagi.
Kekuasaan sering kali menjadi senjata bagi tangan bagi para pemimpin dan penguasa untuk memperbesar kekuasaan dan kekuatannya, bukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah rakyatnya. Seperti halnya dalam video yang ditayangkan dalam Penelaahan Alkitab ini, dimana adanya penindasan terhadap orang miskin, masyarakat adat asli Papua yang sudah miskin semakin diperas, yang hasu semakin haus. Sangatlah miris ketika pemerintah seolah menutup mata dengan kondisi memprihatikan seperti ini. Kekuasaan harusnya adalah alat untuk memberikan keadilan bagi rakyatnya. Pemazmur memahami bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan Hukum dan keadilan Tuhan (ay 1-2). Kekuasaan itu harus tunduk kepada Firman Allah yang berpihak kepada kaum marginal.
“Kita tidak dapat mengantungkan harapan kepada penguasa. Karena kekuasaaan itu sangat korup, Mengimbangi kekuasaan ini rakyat harus kuat dalam mengontrol penguasa agar keadilan Tuhan yang berkuasa dalam setiap kebijakan. Sehingga gereja dan organisasi intelektual seperti GMKI dapat memperkuat komunitas masyarakat mampu memperjuangkan hak-haknya. Sehingga GMKI harus lebih memperkuat kaderisasi pemimpin bangsa,” ujar bapak Pendeta.
