Perekonomian Nasional Ditengah Pandemic Covid-19

Syalom!

Salam sejahtera bagi kita semua!

Program Diskusi Tematis IV dengan tema “Perekonomian Nasional Ditengah Pandemic Covid-19” dibawakan oleh Prof. Ahmad Erani Yustika PhD (Stafsus Presiden Bid. Ekonomi 2018 dan Ekonom Senior INDEF) Sebagai Pemateri dan Andy Marbun sebagai Moderator. Dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2020 Via Zoom Cloud Meetings.

Virus Covid-19 kini telah menyeret perekonomian global ke sisi jurang krisis ekonomi yang diperkirakan sangat dalam. Bahkan, beberapa negara telah memperlihatkan gejala kelumpuhan ekonominya dengan pemberlakuan penguncian (lockdown) terhadap seluruh aktivitas perekonomiannya.

Kelumpuhan ekonomi yang dimulai dari China telah menjalar ke hampir semua negara di dunia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, kelumpuhan ekonomi China akan berdampak sangat besar terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Aktivitas perdagangan global akan melambat sebagai akibat dari menurunnya permintaan dan penawaran barang dan jasa dari China. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 dari 3,3 persen menjadi 3,1 persen sebagai dampak dari mewabahnya Covid-19. Sebagai negara yang memiliki hubungan ekonomi yang sangat besar dengan China, Indonesia juga terkena dampak baik secara langsung (direct impact) maupun tidak langsung (indirect impact) dari mewabahnya virus Covid-19 tersebut.

Wabah covid 19 menghajar secara mendadak dan berskala besar dan negara manapun pasti tidak ada yang siap menghadapinya hal ini berpotensi bahwa suatu negara mengalami krisis terutama dalam krisis kesehatan dan krisis Ekonomi. Meskipun begitu negara masih semangat untuk memitigasi krisis tersebut walau keberhasilan belum nampak secara keseluruhan dan memprioritaskan perlindungan sosial.

Adapun karakteristik krisis tersebut berpengaruh terhadap:

  1. Instrumen Pencegahan dan Penyelesaian secara khusus [krisis Kesehatan]
  • Social and Physical Distancing => Menjaga jarak untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular
  • Work From Home => Konsep Aktivitas yang dilakukan jarak jauh dengan bantuan teknologi telekomunikasi
  • PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) => Istilah kekarantinaan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah penyebaran penularan penyakit.
  1. Permintaan (demand) dan Penawaran (Supply) [Krisis Ekonomi]
  • Demand side: pendapatan anjlok, daya beli turun, konsumsi rumah tangga turun, dan lain-lain.
  • Supply side: usaha/pabrik tutup, pasokan barang/jasa berkurang, PHK, dan seterusnya

Keadaan Stuktur Ekonomi Nasional pada saat ini;

Pendapatan Nasional (PDB)

  • Konsumsi rumah tangga = 56%
  • Investasi = 32%
  • Konsumsi pemerintah = 8,75%
  • Ekspor/impor = -0,5%

Struktur ketenagakerjaan:

  • Pekerja informal = 77 juta
  • Pekerja formal = 54 juta

Struktur masyarakat rentan:

  • Pengangguran = 5,01% (7,05 juta jiwa)
  • Kemiskinan = 9,2% (24,7 juta jiwa)

 

Karena terjadinya pandemi Covid 19 pemerintah indonesia melakukan mitigasi. Mitigasi bertujuan untuk mengurangi risiko bencana terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah.

  1. Stimulus Fiskal

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global dengan menggunakan APBN sebagai stimulus guna menggerakkan perekonomian Indonesia.

  • Kesehatan Rp 75 triliun

Meliputi Dokter/tenaga paramedis,rumah sakit,puskemas, posyandu, dan fasilitas medis lainnya.

Adapun isu kesehatan yang terjadi:

  • Alokasi masyarakat untuk kesehatan sebagian besar di bawah 10% dari total pengeluaran per kapita
  • Penduduk dengan jaminan kesehatan sebesar 65,9% (2019)
  • Total jumlah rumah sakit 2269 dan RS khusus 544 (2018). Rasio tempat tidur 1,17 tempat tidur per 1000 penduduk (2019)
  • Balita stunting menurun dari 37,2% (2013) menjadi 27,7% (2019)
  • Perilaku cuci tangan yang benar hanya 49,9% untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas (2018).
  • Proteksi Sosial Rp 110 Triliun

-Perluasan Program Pemerintah

  • PKH = 10 juta penerima
  • Rastra = 15,6 juta penerima
  • Kartu Sembako = 20 juta penerima

-Desain BLT baru (dengan atau tanpa persyaratan):

  • Kelompok di bawah garis kemiskinan dan sekitar garis kemiskinan (sekitar 60 juta orang)
  • Kelompok yang keluar dari pasar kerja (PHK, tutup usaha, dan lain-lain)
  • Kelompok profesi dan situasi tertentu yang sangat rentan: nelayan, petani, pelaku sektor informal, disabilitas, dan lain-lain)

-Pengurangan beban biaya rumah: listrik (gratis di bawah 900 VA), air bersih, dan obat-obatan primer

  • Insentif industri Rp 70 triliun

Pemerintah menetapkan kebijakan insentif fiskal dengan cara menunda pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Adapun Industri yang dimaksud:

  1. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
  2. Industri makanan
  3. Industri logam dasar
  4. Industri kertas dan barang dari kertas
  5. Industri minuman
  6. Industri farmasi,produk Obat kimia,dan obat tradisional
  7. Industri kendaraan bermotor,traile,dan semi traile
  8. Industri karet,dan plastik
  9. Industri barang galian bukan logam
  10. Industri peralatan listrik
  11. Industri tekstil, dll
  • Pemulihan ekonomi Rp 150 triliun

Sebagai respon pemerintah terhadap dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) pada perekonomian.Menganggarkan Program PEN(Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar 150 triliun rupiah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid -19 untuk menjaga dunia usaha yang sedang terpuruk terutama bagi UMKM yang diakibatkan oleh PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

 

  1. Sumber Pembiayaan
  • SAL (Sisa Anggaran Lebih) = Rp 160 triliun

SAL merupakan akumulasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran lalu dan tahun anggaran berjalan usai ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.

  • Pandemic global bond = US$ 4,3 miliar

Penerbitan global bond dalam mata uang dolar ini dilakukan untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Pemanfaatan dari penerbitan ini sangat positif di tengah turbulensi pasar keuangan global

  • Realokasi dan refocusing APBN

Contoh Realokasi; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) realokasi anggaran digunakan untuk pengadaan atau distribusi obat buffer stock, alat atau bahan pengendalian Corona, dan pengadaan alat pelindung diri (APD) ke rumahsakit (RS) yang menangani corona.

Contoh Refocusing;Perjalanan dinas ke luar negeri

  • BLU, dan lain-lain

Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Catatan menurut Prof. Ahmad Erani Yustika Phd terkait Stimulus Fiskal yakni:

  • Pembiayaan Stimulus:
    • Seharusnya utang tidak dilakukan terlebih dulu. Belanja pemerintah pusat Rp 909 triliun, jika pemotongan 30% = Rp 300 triliun, plus ditambah SAL Rp 160 triliun sudah sangat cukup.
  • Skema Stimulus:
    • Kesehatan (Rp 75 T), perlindungan sosial (Rp 110 T), industri (Rp 70 T), dan pemulihan ekonomi (Rp 150). Isu = data dan kecepatan. Hati-hati tidak tepat sasaran!
    • Konsolidasi program utama pemerintah: KUR, Dana Desa, RAPS, Kartu Prakerja, dan lain-lain. Isu koordinasi dan kecepatan!
    • Stimulus kesehatan akan menambah pertumbuhan ekonomi 0,6%; proteksi sosial 0,87%; insentif industi 0,5%; dan pemulihan ekonomi 1,27%. Terlalu optimis!

Closing statement pemateri

Meskipun Pertumbuhan ekonomi anjlok, namun situasi di Indonesia masih lebih bagus ketimbang negara lain. Pemerintah harus memprioritaskan Proteksi sosial sampai akhir tahun agar tidak terjadi krisis sosial,Semoga dengan adanya stimulus ekonomi yang berkala berharap jangan menjadi kesempatan untuk korupsi. Dan juga mari kita lakukan protokol yang dibuat pemerintah dalam situasi covid 19 ini.

Sekian dan Terimakasih.